penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.1 Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas

Perempuan yang diceraikan mestilah isterinya sendiri melalui akad nikah yang sah. Tidak boleh bagi seorang lelaki melafazkan talak kepada isteri orang lain. 3. Lafaz Talak. Lafaz talak mempunyai dua jenis, iaitu lafaz talak secara sorih (jelas) dan lafaz talak secara kinayah. Talak sorih diucapkan lafaznya secara jelas oleh suami terhadap
Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Berikut beberapa jenis izin usaha di Indonesia dilansir dari laman investindonesia.go.id, yaitu: 1. Surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha diurus untuk membuktikan tempat usaha yang digunakan sudah diperbolehkan untuk menjalankan bisnis. Biasanya surat ini diurus sebelum dimulainya kegiatan usaha.
Usaha-usaha untuk menembus blokade ekonomi Belanda dengan tujuan untuk memutus isolasi ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan diplomasi beras ke India. Pada 1946, India sedang terkena bencana kelaparan. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Indonesia segera memberi bantuan kepada India
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan menghukum denda dengan total Rp 47,5 miliar kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). Kedua perusahaan ini dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran praktik kartel dalam penjualan sepeda motor jenis skuter matic 110 – 125 CC di Indonesia.
Kedua perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan ketiga perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum persaingan berdasar Undang-undang No. 5 tahun 1999. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif terhadap para pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan.
Belakangan, Mahkamah Konstitusi ‘meralat’ Pasal 244 KUHAP dengan menyatakan frasa ‘kecuali terhadap putusan bebas’ tidak berlaku lagi sejak Maret 2013 lalu. Dengan demikian, sejak saat itu, terhadap putusan bebas pun dapat diajukan kasasi. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHAP tidak membagi bentuk-bentuk putusan
.
  • 6bwck65672.pages.dev/508
  • 6bwck65672.pages.dev/753
  • 6bwck65672.pages.dev/956
  • 6bwck65672.pages.dev/954
  • 6bwck65672.pages.dev/535
  • 6bwck65672.pages.dev/281
  • 6bwck65672.pages.dev/190
  • 6bwck65672.pages.dev/407
  • 6bwck65672.pages.dev/367
  • 6bwck65672.pages.dev/757
  • 6bwck65672.pages.dev/414
  • 6bwck65672.pages.dev/90
  • 6bwck65672.pages.dev/534
  • 6bwck65672.pages.dev/783
  • 6bwck65672.pages.dev/776

    • usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah