sebagai Pertama, sudah sejak lama entitas bangsa Indonesia diyakini sebagai bagian dari peradaban maritim. Budaya maritim sebenarnya telah meletakkan pondasi bangsa ini sebagai bangsa kosmopolit dan lentur terhadap masuknya beragam peradaban luar. Namun sudah cukup lama entitas sebagai bangsa maritim dan lautan sudah mulai
SEJAK zaman kecil, negeri ini mendidik kaum mudanya tentang betapa hebatnya Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis yakni berada di antara dua benua dan dua samudera. Kondisi alam maritim Indonesia sangat indah dan dikaruniai oleh sumberdaya alam yang sangat kaya seperti sumber daya perikanan laut serta kekayaan mineral di bawah laut. Indonesia adalah negeri indah dan kaya raya dengan berbagai sumber daya alamnya. Oleh karenanya, rakyat Indonesia sudah sepatutnya bangga menyebut negerinya sebagai negara maritim juga INSA Berharap Pekerja Maritim Masuk Prioritas Vaksinasi Covid-19 Setiap negara pasti memiliki national-proud-nya sendiri, namun kebanggaan nasional tersebut belum tentu selalu mendapatkan pengakuan dunia internasional. Dunia internasional pastinya mengakui kekayaan alam maritim Indonesia yang indah dan kaya. Dunia juga memberikan apresiasi kepada kontribusi nyata Indonesia kepada sektor maritim global serta bagaimana Indonesia memelihara dan menjaga kekayaan alam tersebut dari kerusakan dan eksploitasi. Dalam hal ini, dunia lebih memilih untuk memandang prestasi kemaritiman Indonesia daripada keunggulan kondisi alam yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Banyak negara di dunia yang tidak memiliki sumber daya alam maupun kondisi geografis seperti Indonesia namun diakui sebagai negara maritim karena kontribusinya yang besar pada dunia kemaritiman dunia, khususnya pada pelestarian lingkungan hidup kelautan dan sektor pelayaran yang memfasilitasi perdagangan global. Baca juga Pengusaha Kapal Khawatir Investor Asing Bisa Ganggu Industri Maritim Kedua hal tersebut termasuk dalam mandat Organisasi Maritim Internasional International Maritime Organization – IMO, sebuah badan khusus PBB yang bermarkas besar di London. IMO memerankan peran strategis dalam perekonomian dunia dalam konteks memfasilitasi perdagangan internasional melalui laut serta berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup laut. Terlebih dalam masa pandemi saat ini, sektor pelayaran dan IMO memegang peranan kunci sebagai penyangga perekonomian global serta dalam konteks distribusi vaksin, obat dan alat-alat kesehatan untuk menangani pandemi. Berangkat dari pemahaman di atas, diplomasi Indonesia didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan profil Indonesia sebagai negara maritim dunia dengan cara berkontribusi pada sektor maritim global yang lebih mengedepankan peran Indonesia daripada kondisi alam dan kondisi geografis Indonesia. Beberapa hal yang menjadi titik berat diplomasi Indonesia adalah 1. Teringat akan lagu “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” yang sering dinyanyikan di sekolah-sekolah di Indonesia, cerita dalam lagu tersebut ternyata masih relevan hingga saat merupakan penyumbang seafarers terbesar kedua di dunia. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, Indonesia memasok sebanyak hampir 1,2 juta seafarers pada industri pelayaran global. Data ini menggambarkan kepercayaan dunia pada sumber daya manusia Indonesia di bidang pelayaran sekaligus merupakan kontribusi berharga bagi kemaritiman dunia. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia diarahkan untuk melindungi aset berharga ini. Pada Juli 2020, Indonesia bersama 12 negara lainnya di IMO menetapkan seafarers sebagai pekerja kunci key-workers pada masa pandemi dan mengajak seluruh negara di dunia untuk menerapkan Protocols for Ensuring Safe Ship Crew Changes and Travel during Coronovirus Covid-19 Pandemic. Untuk terus memperkuat kerjasama internasional untuk melindungi awak kapal ini, yang pada akhirnya pada 1 Desember 2020, Sidang Majelis Umum SMU PBB telah mengesahkan secara konsensus resolusi tentang kerja sama antar negara dalam melindungi pelaut seafarers di tengah masa pandemi Covid-19. Resolusi yang digagas Indonesia tersebut mendapat dukungan co-sponsor dari lebih 70 negara dan merupakan resolusi MU PBB pertama terkait pelaut dan pengelolaan arus barang secara global global supply chain. Resolusi tersebut merupakan terobosan penting dalam mendorong perhatian dunia terhadap isu-isu keselamatan maritim, khususnya menyangkut perlindungan pelaut di tengah pandemi Covid-19. Para pelaut di seluruh dunia menghadapi tantangan berat di masa pandemi, ketika restriksi yang ada membuat pergantian awak dan pemulangan pelaut menjadi sulit. Resolusi ini oleh karenanya diharapkan menjadi pendorong kerja sama internasional dalam memfasilitasi pergantian awak kapal, yang merupakan faktor penting dalam pengelolaan arus barang secara global. Indonesia juga terus menjaga kualitas SDM pelayarannya dengan secara terus menerus menerapkan standar-standar dan regulasi IMO dalam lembaga pendidikan pelayaran sehingga SDM Indonesia dapat terus mendapatkan kesempatan untuk memenuhi permintaan atas awak kapal secara global. 2. Laut adalah milik seluruh umat manusia di dunia Semua negara, bahkan negara yang tidak memiliki laut pun, mempunyai kepentingan terhadap laut. IMO sebagai badan PBB yang mengurusi keselamatan navigasi dan lingkungan hidup laut harus dapat lebih mewakili kepentingan seluruh negara di dunia. Atas dasar pemikiran itu, Indonesia sebagai anggota Dewan IMO, bersama-sama dengan beberapa negara lain, mengajukan proposal untuk melakukan perubahan di IMO agar lebih dapat menjawab tantangan-tantangan baru dan keputusan-keputusan yang diambil lebih berimbang mencerminkan kepentingan semua negara. Indonesia mengusulkan agar Dewan IMO menambah jumlah keanggotaannya dan mencerminkan distribusi geografis kawasan-kawasan utama di dunia. Selain itu, agar lebih efisien, diusulkan pula agar masa kerja Dewan IMO diperpanjang dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Usulan Indonesia banyak didukung oleh negara-negara anggota IMO lainnya dan diharapkan dapat disahkan pada Sidang Majelis IMO di akhir tahun 2021 ini. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
pasalnya sejak masa kolonial belanda abad ke -18, masyarakat indonesia mulai dibatasi untuk berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan maritim nusantara, seperti bugis-makassar, sriwijaya, tarumanegara, dan peletak dasar kemaritiman ammana gappa di sulawesi
PembahasanKedatangan Kolonialisme Portugis ke Indonesia awalnya didasari oleh semboyan feitoria, fortaleza, dan igreja yang secara harfiah artinya emas, kejayaan, dan gereja, atau perdagangan, dominasi militer, serta penyebaran agama ini sama ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama kali menjajah bangsa Indonesia. Pada tahun 1511 bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui jalur laut karena Indonesia merupakan negara maritim sebagai poros dunia. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas daripada wilayah daratannya, menyebabkan Indonesia disebut negara maritim. Tidak hanya itu, Negara Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu Indonesia juga akan kaya rempah rempah di Pulau Maluku. Ekspedisi ini di pimpin oleh Albuquerque sang Gubernur Portugis Kedua memimpin ekspedisi ke Malaka dengan membawa 15 Kapal besar dan kecil serta tentara berjumlah 600 orang. Jalur Bangsa Portugis masuk ke Indonesia. Awalnya Bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui jalur laut yang dimulai dari Malaka, lalu ke Aceh, Banten, Jawa, Cirebon, Sunda KelapaSekarang Jakarta, Laut Banda, Flores, Solor dan sampailah ke Maluku. Saat itulah terjadi penjajahan oleh bangsa Portugis, dengan merampas banyak Rempah-rempah dari Indonesia dan menjualnya di Benua Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Padahal, Bangsa Portugis hanya merampas rempah-rempah dari Tanah Maluku. Perkembangan sejarah kemaritiman Indonesia pada masa kolonialisme Portugis adalah karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas daripada wilayah daratannya, menyebabkan Indonesia disebut negara maritim. Tidak hanya itu, Negara Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu Indonesia juga akan kaya rempah rempah di Pulau Kolonialisme Portugis ke Indonesia awalnya didasari oleh semboyan feitoria, fortaleza, dan igreja yang secara harfiah artinya emas, kejayaan, dan gereja, atau perdagangan, dominasi militer, serta penyebaran agama katolik. Semboyan ini sama ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama kali menjajah bangsa Indonesia. Pada tahun 1511 bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui jalur laut karena Indonesia merupakan negara maritim sebagai poros dunia. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas daripada wilayah daratannya, menyebabkan Indonesia disebut negara maritim. Tidak hanya itu, Negara Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu Indonesia juga akan kaya rempah rempah di Pulau Maluku. Ekspedisi ini di pimpin oleh Albuquerque sang Gubernur Portugis Kedua memimpin ekspedisi ke Malaka dengan membawa 15 Kapal besar dan kecil serta tentara berjumlah 600 orang. Jalur Bangsa Portugis masuk ke Indonesia. Awalnya Bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui jalur laut yang dimulai dari Malaka, lalu ke Aceh, Banten, Jawa, Cirebon, Sunda KelapaSekarang Jakarta, Laut Banda, Flores, Solor dan sampailah ke Maluku. Saat itulah terjadi penjajahan oleh bangsa Portugis, dengan merampas banyak Rempah-rempah dari Indonesia dan menjualnya di Benua Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Padahal, Bangsa Portugis hanya merampas rempah-rempah dari Tanah Maluku. Perkembangan sejarah kemaritiman Indonesia pada masa kolonialisme Portugis adalah karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas daripada wilayah daratannya, menyebabkan Indonesia disebut negara maritim. Tidak hanya itu, Negara Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu Indonesia juga akan kaya rempah rempah di Pulau Maluku.
maritimyang kuat, diantaranya ditandai dengan kemunculan berbagai kekuatan politik dan ekonomi berbasis maritim, tetapi juga sejarah panjang maritim dan berbagai peninggalannya yang luar biasa kaya. Meski demikian, sejarah juga mencatat bahwa sejak Abad ke-16 Nusantara sebagai kekuatan maritim dunia mengalami titik balik yang dahsyat.
– Sudah tahu sejarah kemaritiman Indonesia? Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang mempunyai kedaulatan dalam mengelola kekayaan lautnya. Terlebih posisi Indonesia yang berada di antara silang dunia membuat kekayaan lautnya sering menjadi incaran dari negara-negara lain, Adjarian. Adanya kedaulatan maritim menjadi salah satu kewenangan negara yang ekslusif dan bebas. Sehingga, negara bisa mengelola sendiri wilayah lautnya yang sudah menjadi hak negara. Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan maritimnya sudah dilakukan dengan cara diplomasi secara bertahun-tahun. O iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, maritim adalah berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Indonesia termasuk sebagai negara maritim yang dikelilingi oleh lautan yang lebih luas daripada daratannya. Yuk, kita cari tahu sejarah kemaritiman Indonesia berikut ini, Adjarian! Sejarah Kemaritiman Indonesia Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dengan luas sekitar 3,25 km2. Baca Juga Keuntungan Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim
2501/2022. TRIBUN-MEDAN.COM - AKHIRNYA Indonesia berhasil mendapatkan kedaulatan atas seluruh seluruh ruang udara Indonesia setelah Singapura mengembalikan Pelayanan Ruang Udara atau Flight
JawabanSejarah Maritim IndonesiaKetika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia hanya sebatas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan sekelilingnya berdasarkan sidang BPUPKI 11 Juli 1945. Wilayah laut Hindia Belanda yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia hanya hanya selebar 3 mil dari garis pantai. Bayangkan bahwa Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura, statusnya merupakan perairan internasional. Pada masa ini, wilayah Republik Indonesia mengacu pada Ordonasi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeen en Maritiemw Kringen Ordonantie TZMKO 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau awal kemerdekaan Indonesia, dirasakan bahwa hukum laut yang berlaku saat itu dapat mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI. Hal ini dikarenakan wilayah kepulauan Indonesia terpecah-pecah oleh perairan yang statusnya perairan internasional, dan kapal asing bebas berlayar di area DjuandaMenanggapi situasi tersebut, pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia, Ir. Djuanda Kartawijaya, mendeklarasikan “Deklarasi Djuanda”. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan Archipelagic State, sehingga perairan antar pulau di kawasan Republik Indonesia pun merupakan wilayah Republik ini menuai pro dan kontra dari berbagai negara di dunia. Beberapa negara yang kontra antara lain Amerika Serikat, Ingris, Australia, Belanda, Perancis, dan Selandia Baru. Sedangkan yang pro antara lain Filipina, Equador, dan 1982Amerika Serikat tetap mempertahankan posisinya yang kontra dan menolak Deklarasi Djuanda hingga tahun 1982. Setelah Indonesia melalui perjuangan panjang, pada tahun 1982, Deklarasi Djuanda akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982. Pada pertemuan itu juga, konsepsi Wawasan Nusantara akhirnya diakui dunia sebagai The Archipelagic Nation UNCLOS 1982, luas laut Indonesia bertambah, dari semula kurang dari 1 juta km2 menjadi 5,8 juta km2. Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, untuk mempertegas aturan dari PBB yang menyatakan Indonesia merupakan negara kepulauan.
TentangKemaritiman Indonesia. 27 September 2014 08:30 Diperbarui: 17 Juni 2015 23:19 6990 0 0. +. Lihat foto. Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari belasan ribu pulau bisa juga disebut sebagai negara kepulauan atau Archipelagic State. Kata Archipelago sering diartikan sebagai
Sejarah kemaritiman Indonesia terdiri dari tiga kata yang masing-masing memilikj arti tersendiri,, yaitu sejarah, kemaritiman, dan Indonesia. Sejarah atau history dalam Bahasa Inggris merupakan sebuah kata yang sering muncul dalam berbagai bentuk. Presiden Soekarno dalam sebuah pidatonya mengeluarkan pernyataan yang sampai sekarang masih sering kita dengar, yaitu JAS MERAH yang merupakan akronim dari “jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah”. Hal ini berarti sejarah merupakan sesuatu yang penting, karena tidak boleh dilupakan. Sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Makna dibalik peristiwa atau kejadian itulah yang kemudian dipelajari oleh sejarawan, dengan tujuan agar kita bisa belajar dari sejarah. Dengan demikian sejarah itu mengandung pengetahuan tentang suatu peristiwa yang pernah terjadi, hal itulah yang menjadi objek para sejarawan. Jika kita merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia Online, arti kata sejarah adalah “1 asal-usul keturunan silsilah; 2 kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pd masa lampau; riwayat; tambo cerita -; 3 pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yg benar-benar terjadi dl masa lampau; ilmu sejarah”.Sedangkan kemaritiman memiliki kata dasar maritim ya atrti kata maritim dalam KBBI 2011879 adalah 1 segala sesuatu yang berkenaan dengan laut dan 2 berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Selanjutnya, kemaritiman bermakna hal-hal yang menyangkut masalah maritim atau sifat kepulauan Indonesia. Istilah maritim sering disinonimkan dengan kata bahari yang bermakna 1 dahulu kala; kuna, 2 indah; elok sekali, dan 3 mengenai laut; bahari KBBI 2011115. Dengan demikian, sejarah maritim adalah studi tentang aktivitas manusia di masa lampau yang berkaitan dengan aspek-aspek kemaritiman, khususnya pelayaran dan perdagangan Poelinggomang, 20121.Oleh karena itu, maka Sejarah Kemaritiman Indonesia mengkhususkan pada studi tentang aktivitas manusia di masa lampau yang berkaitan dengan aspek-aspek kemaritiman, khususnya pelayaran dan perdagangan yang terjadi wilayah Indonesia atau lebih tepatnya Nusantara, karena di masa lalu sebelum tahun 1945 Indonesia belum menjadi negara. Mengacu pada salah satu artikel di yang ditulis oleh Y. Paonganan, dikatakan bahwa sejarah maritim di Indonesia adalah sejarah yang terlupakan. Hal ini diungkapkan karena kenyataan yang ada sekarang dimana aspek-aspek terkait kemaritiman di Indonesia mulai hilang. Padahal Sejarah mencatat bahwa kejayaan maritim bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan, hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan perahu-perahu layar, menggambarkan bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut, selain itu ditemukannya kesamaan benda-benda sejarah antara Suku Aborigin di Australia dengan di Jawa menandakan bahwa nenek moyang kita sudah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal yang laik layar. Kerajaan Sriwijaya 683 M – 1030 M memiliki armada laut yang kuat, menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruhnya meliputi Asia Tenggara yang mana hal ini dikuatkan oleh catatan sejarah bahwa terdapat hubungan yang erat dengan Kerajaan Campa yang terletak di antara Camboja dan lanjut, Y Paonganan dalam artikel tersebut, memaparkan bahwa banyak bukti lainnya yang memperkuat eksistensi kemaritiman di nusantara. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bersama kerajaan lainnya seperti Kerajaan Tarumanegara telah membangun Candi Borobudur yang pada relief dindingnya dapat terlihat gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kokoh dan telah menggunakan layar segi empat yang lebar. Kejayaan Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara telah memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lintas Kerajaan Singosari dipandang sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok dimana saat itu berkuasa Kaisar Khu Bilai Khan. Keinginan untuk menaklukkan Kerajaan Singosari dilakukan Khu Bilai Khan dengan mengirim kekuatan armadanya hingga mendarat di Pulau Jawa. Disaat Kertanegara harus berhadapan dengan kekuatan armada Khu Bilai Khan, Raden Wijaya memanfaatkan momentum ini untuk membelot melawan Kertanegara dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit 1293 M – 1478 M selanjutnya berkembang menjadi kerajaan maritim besar yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya, Patih Gajah Mada mampu berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan, sekaligus menanamkan pengaruh, melaksanakan hubungan dagang dan interaksi budaya. Bukti-bukti sejarah ini tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari Bangsa Indonesia sudah bertumbuh sejak yang disayangkan oleh Y. Paonganan yang juga dituliskan dalam artikel itu adalah keberadaan berbagai dokumen tentang kejayaan maritim Bangsa Indonesia pada masa lalu, kini dalam perjalanannya kemudian mengalami keredupan. Setidaknya ada dua sebab terjadinya hal ini, yaitu praktek kebaharian kolonial Belanda pada masa lalu; dan kebijakan pembangunan bahari pada masa rezim Orde Baru. Pada masa kolonial Belanda, atau sekitar abad ke -18, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan maritim nusantara, seperti Bugis-Makassar, Sriwijaya, Tarumanegara, dan peletak dasar kebaharian Ammana Gappa di Sulawesi Selatan. Akibatnya budaya maritim bangsa Indonesia memasuki masa ini kemudian berlanjut dengan minimnya keberpihakan rezim Orde Baru untuk membangun kembali Indonesia sebagai bangsa bahari. Akibatnya, dalam era kebangkitan Asia Pasifik, pelayaran nasional kita kalah bersaing dengan pelayaran asing akibat kurangnya investasi. Pada era kolonialisme terjadi pengikisan semangat maritim Bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kolonial dengan menggenjot masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas agraris untuk kepentingan kolonial dalam perdagangan rempah-rempah ke Eropa. Mengembalikan semangat bahari itu tidak mudah, diperlukan upaya yang serius dari semua elemen dunia arkeologi Indonesia pun, hal tersebut dapat dilihat dengan kurangnya keberpihakan pemerintah dalam menangani potensi situs-situs arkeologi maritim yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi para penggiat dunia kemaritiman di Indonesia. Diperlukan perjuangan dan kerja keras untuk mewujudkan kembali kejayaan dunia maritim Indonesia, sebagaimana falsafah TNI Angkatan Laut yaitu Jalas veva jaya mahe, yang berarti di Laut kita Jaya. . Oleh karena itu, perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia ke arah pendekatan bahari merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Wilayah laut harus dapat dikelola secara profesional dan proporsional serta senantiasa diarahkan pada kepentingan asasi bangsa Indonesia di laut. Beberapa fungsi laut yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan berbasis maritim adalah; laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumberdaya, media pertahanan dan keamanan sebagai negara kepulauan serta media untuk membangun pengaruh ke seluruh lain sisi, Perjalanan panjang sejarah maritim Indonesia pada dasarnya hampir sama tua-nya dengan perkembangan peradaban suku anak bangsa di Nusantara. Hal itu, telah memperkaya hasanah bahasa dan mewarnai budaya bangsa Indonesia. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa perkembangan peradaban suku bangsa maritim di Nusantara itu tidak terlepas dari berkembang masuknya suku bangsa lain ke Nusantara dengan membawa berbagai corak dan warna budaya daerahnya data sejarah, aspek kemaritiman yang terekam di masa lalu memperlihatkan adanya kontak budaya dimana ada dua negeri yang pernah datang ke dua wilayah di nusantara, yaitu bangsa India dan Cina pada eksodus pertama tahun 264 hingga 195 SM. Pendatang asing ini umumnya telah memiliki berbagai tingkat keterampilan dibidang kelautan, pertukangan, pertanian, serta memiliki seni budaya yang jauh lebih tinggi dari penduduk pribumi. Negeri yang pertama dikunjunginya adalah Phalimbham di Provinsi Banten dan Lu-Shingshe di Provinsi Bengkulu. Dua negeri ini sama-sama banyak menghasilkan emas pertama kali yang ditemukan oleh bangsa pendatang di merujuk berbagai teori sosiologi – antropologi – arkeologi telah mengajarkan kepada kita bahwa, “Peradaban manusia itu selalu berawal dari kehidupan sekelompok manusia dipesisir pantai atau sungai. Selanjutnya berkembang menjadi komunitas masyarakat yang semula homogen, berubah menjadi heterogen. Dalam suatu masyarakat pergaulan yang lebih besar berbentuk bangsa Nasional dan selanjutnya berkembang menjadi antara bangsa-bangsa Internasional”. Kedatangan bangsa-bangsa asing ini, juga tidak terlepas dari berbagai kepentingan-kepentingan. Secara geologi dan geografis negeri-negeri di Nusantara ini telah dikunjungi oleh bangsa-bangsa asing. Secara umum ada tiga bentuk alasan untuk itu. Pertama, mencari tambang emas. Kedua, perpindahan penduduk Exsodus akibat bencana alam. Baik vulkanis maupun tektonis, akibat terjangkitnya wabah penyakit, dan perang. Ketiga, meningkatnya hubungan perdagangan. Dalam pelayaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, mereka selalu membuat sebauh catatan tentang pelayaran yang dilakukan oleh mereka seperti halnya Peta kita dilihat dari peta yang ada, tampak dengan jelas bahwa rute pelayaran melintasi Selat Sunda telah lama dilakukan oleh pelaut-pelaut India, Arab Asia dan Afrika yang akan menuju ke negeri Cina. Mereka biasanya singgah dulu di Phalimbham dan Pulau Panaitan serta Kota Perak yang berada di Provinsi Banten sekarang, sebelum meneruskan perjalanan pelayarannya ke negeri yang hendak ditujunya. Rute Laut merupakan salah satu rute perjalanan menuju Cina, disamping melalui darat. Para Pedagang lebih banyak memilih rute laut dari pada darat karena pertimbangan keamanan. Selain itu, rute darat menuju Cina biayanya lebih mahal dan barang yang dibawapun sangat terbatas jika dibandingkan melalui yang sama juga terjadi di Selat Malaka, dimana sejak dulu diketahu, kalau rute ini tidak aman Karena prompak atau bajak laut Thailand, Malayu dan bajak laut Cina di Nan Yang atau Nan Hai Lintas Selat Sunda kelihatannya lebih aman, karena rute ini banyak dilayari kapal layar pedagang-pedagang dari berbagai negara yang hendak menuju Phalimbham dan Tarumanagara. Kata Phalimbham atau Phalembhang di Sumatera Bagian Selatan, sering digunakan secara rancu oleh para peneliti atau penulis sejarah. Phalimbham yang berada di Provinsi Banten ini merupakan negeri yang pertama disinggahi oleh nenek moyang dinasti Tarumanagara, sedangkan Phalimbham atau Phalimbhang di merupakan sejarah dari maritim Indonesia pada abad dulu. Dilihat dari sejarah tersebut apakah negara Indonesia masih menyandang predikat seabagai negara Maritim yang telah dikenal oleh orang luar pada masa sebelum Masehi. Saat ini, Maritim Indonesia Indonesia masih sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah, padahal Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki pulau kurang lebih dari buah pulaunya sangat berpotensi sekali dalam kemaritiman antar pulau.
Indonesia sejak keberhasilan mele-wati transisi demokrasi yang sulit, dan terjadinya transformasi ekonomi dan politik regional yang menyatukan Asia Tenggara dan Asia Timur Laut ke dalam sebuah entitas geoekonomi dan geo-politik yang kini disebut Asia Timur, telah Indonesia mulai "keluar" dari ket - erpasungannya dalam "sangkar emas" ASEAN.
JAKARTA, - Indonesia negara maritim sudah tersemat sejak dulu hingga kini. Di dalam lintasan sejarah, nama Kerajaan Sriwijaya adalah momentum negara pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa di Palembang, Sumatra Selatan, posisi Sriwijaya membawa pengaruh besar di Nusantara dengan penguasaan lautnya yang besar. Laman pada 4 Januari 2022 menulis bahwa puncak kejayaan Sriwijaya terjadi di masa pemerintahan Raja Balaputtradewa pada tahun 856 Masehi. Baca juga Mengapa Indonesia disebut Negara Maritim? Jalur perdagangan laut di Selat Malaka sampai dengan Kamboja menjadi kekuasaan negara maritim berikutnya adalah Majapahit. Majapahit berdiri pada abad ke-13. Shutterstock/Nugroho Imam Candi Sanggrahan yang terletak di Boyolangu, Tulungagung, sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit. Dengan kekuatan di bidang maritim, Majapahit memiliki keluasan wilayah semisal di Lombok, Kalimantan, Sumatra Utara, Bali, Singapura, Malaysia, hingga Dompo. Alasan Preanger Studio Perdana Menteri Djuanda dengan jawaban Pemerintah di tangannya waktu berjalan menuju mimbar untuk memberikan pidatonya di sidang Konstituante. Laman keluaran 16 Juni 2022 menyebut setidaknya ada lima alasan Indonesia disebut negara maritim.
Indonesiasebagai negara maritim, memiliki kekayaan yang beranekaragam, mulai dari flora dan fauna laut hingga tinggalan budaya bawah air berupa kapal tenggelam beserta muatannya, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, antara lain sektor perikanan, pariwisata, dan industri kelautan (Kusumastanto 2013, 13-19). Atas dasar sejarah
Jakarta - Salah satu gagasan penting yang lahir dari reformasi politik 1998 adalah perubahan paradigma dalam menjalankan pembangunan nasional. Pembangunan yang pada masa lampau lebih menitikberatkan kepada aspek kontinental daratan, perlahan tapi pasti bergeser ke arah lautan maritim.Perubahan cara berfikir ini dicoba untuk diterjemahkan oleh pemerintah pasca orde baru ke dalam langkah-langkah yang konkret. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya maritim, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Oktober era Presiden Joko Widodo, pengelolaan aspek maritim semakin diperkuat melalui pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, revitalisasi peran Badan Keamanan Laut Bakamla, dan yang paling monumental adalah pencanangan kebijakan Poros Maritim Dunia pada 2014 yang silam. Tantangan kemaritimanApa yang terjadi pada masa lampau memang cukup ironis dan memprihatinkan. Indonesia secara atributif adalah negara maritim dengan penguasaan wilayah perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi. Secara faktual, Indonesia memiliki kurang lebih buah pulau, baik besar maupun kecil. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat beragam, baik jenis maupun kaya akan minyak bumi dan gas alam, termasuk sumber energi non-konvensional seperti tenaga angin dan panas bumi. Indonesia juga memiliki banyak varian sumber daya perikanan, baik perikanan laut maupun budidaya laut dan pantai. Hanya saja hal tersebut tidak berkorelasi lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Jika menilik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia misalnya, sebagian besar wilayah tersebut masih menjadi sentra kemiskinan, alih-alih sebagai kontributor utama pembangunan telah terjadi perubahan cara pandang, hal penting yang perlu digaris bawahi adalah dampak dari perubahan tersebut tidak bisa serta-merta dirasakan manfaatnya secara optimal. Perubahan masih berada pada tataran cara pandang serta lingkup organisasional-struktural. Perubahan belum berada pada tahap resultansi hasil yang bisa dinikmati oleh banyak pihak, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang seyogyanya menjadi lumbung kesejahteraan dan benteng terdepan NKRI dalam menghadapi ancaman di bidang kemaritiman. Dengan kata lain, perubahan perspektif tersebut belum menyentuh kendala-kendala riil di bidang kemaritiman yang dihadapi oleh ilustrasi, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan masih berkutat pada minimnya peralatan seperti perahu dan alat tangkap ikan untuk melaut. Mereka juga terkendala pasokan bahan bakar minyak untuk menjalankan perahu motornya pada saat melaut. Deretan permasalahan akan semakin panjang apabila kita menilik proses di bagian hilir. Masih banyak nelayan yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia tidak memiliki storage atau tempat penyimpanan yang memadai. Jika pun ada, pasokan listrik menjadi ini berdampak pada menurunnya kualitas tangkapan untuk dipasarkan. Persoalan lainnya yang dihadapi oleh penduduk di wilayah tersebut adalah pola pikir yang masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan hidup the way to survive, belum pada tataran upaya yang bersifat kontinyu untuk meningkatkan daya saing individu dan tersebut menjadi pekerjaan rumah jangka panjang yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah setempat. Menjadikan sumber daya kemaritiman semata-mata sebagai mata pencaharian hidup tanpa adanya inovasi untuk mengoptimalkan hasil dan strategi konservasi guna mendukung kelestarian ekosistem, akan menjadikan sumber daya tersebut lama-kelamaan habis dan tidak bisa dinikmati oleh generasi perspektif keamanan, aspek maritim masih menyuguhkan persoalan untuk dipecahkan oleh para pemangku kepentingan. Merujuk data Kementerian KKP, sepanjang 2014- pertengahan 2019, terdapat sedikitnya 582 kapal ikan ilegal yang ditangkap aparat keamanan. Data yang dilansir oleh International Maritime Bureau IMB juga menghadirkan persoalan yang harus segera 2015 hingga kuartal pertama 2019 misalnya, Indonesia menjadi negara dengan kasus pembajakan dan perompakan bersenjata tertinggi di Asia Tenggara dengan total 44 kasus, jauh di atas Filipina dan Malaysia yang juga menghadapi persoalan serupa. Kendala-kendala tersebut tentu saja bukan persoalan sepele. Adanya kapal ikan ilegal di perairan Indonesia misalnya, di satu sisi mengindikasikan terjadinya pelanggaran kedaulatan di wilayah maritim Indonesia, sedangkan di sisi lain juga menggerus mata pencaharian hidup para ikan ilegal yang menggunakan teknologi tinggi, tentu bukan kompetitor yang sepadan bagi nelayan tradisional Indonesia. Maraknya perompakan juga berdampak negatif terhadap rantai pasok kebutuhan logistik komprehensifBeragam kendala dalam pengelolaan wilayah maritim serta keamanan maritim tersebut sudah semestinya disikapi secara cepat dan tepat. Perubahan cara pandang berbasis maritim harus ditopang oleh pemetaan masalah riil yang dihadapi, serta pemilihan strategi teknis yang baiknya kita menilik sejenak pemikiran Alfred Tayer Mahan, pakar geopolitik dan kemaritiman dunia. Dalam bukunya yang berjudul 'The Influence of Sea Power Upon History' 1890, Mahan menyebutkan sedikitnya ada lima hal yang harus dipenuhi bagi suatu negara jika hendak menjadi negara berkapasitas maritim, yakni kedudukan geografis suatu negara, bentuk bangun muka bumi, luas wilayah perairan, jumlah penduduk yang turun ke laut, karakter nasional penduduk, serta karakter pemerintah dan lima hal tersebut, satu hal yang bisa ditarik sebagai kesimpulan, bahwa untuk menjadi negara berkapasitas maritim yang tangguh harus ada sinergi aktif antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya maritim yang dimiliki, lengkap dengan dinamika dan segala pada pemikiran tersebut, dalam rangka meneguhkan kembali atribut Indonesia sebagai negara berkapasitas maritim, ada dua strategi jangka panjang yang bisa dijalankan oleh pemerintah. Pertama, pengelolaan sumber daya maritim secara komprehensif dari hulu ke hilir oleh para pemangku kebijakan terkait dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat, baik dalam hal perencanaan, eksekusi, maupun contoh, dalam menyikapi permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah pusat maupun daerah dapat mengambil inisiasi dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai destinasi pariwisata bahari atau laboratorium hidup untuk studi kemaritiman. Strategi tersebut dapat merubah cara pandang masyarakat dalam mengelola strategi lanjutan tersebut dapat berjalan, hal-hal yang sifatnya primer dan fundamental seperti pengelolaan sumber daya manusia, penguatan bidang pendidikan dan kesehatan, afirmasi penggunaan teknologi, serta pembangunan infrastruktur dasar harus dijalankan secara paralel. Akan sangat sulit menjadikan sebuah wilayah sebagai tujuan wisata apabila tidak ada listrik dan sarana transportasi yang memadai. Keterbatasan dalam hal anggaran bisa ditangani dengan melibatkan swasta nasional melalui skema crowdfunding dana gotong royong.Kedua, penguatan kapasitas pengamanan di bidang maritim. Segala bentuk pembangunan dan pengelolaan sumber daya maritim akan menjadi kurang optimal apabila masih terdapat kebocoran yang diakibatkan oleh aktivitas illegal fishing atau perompakan di wilayah perairan Indonesia. Oleh sebab itu, aspek keamanan maritim menjadi hal yang vital untuk menguatkan aspek keamanan maritim, dibutuhkan penguatan kapasitas pertahanan dengan menempatkan jumlah prajurit TNI dalam jumlah yang cukup untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia yang rentan dicaplok negara lain. Tak hanya itu, prajurit yang tangguh perlu didukung oleh infrastruktur pertahanan yang memadai di wilayah perairan, khususnya di pulau-pulau terdepan dan terluar Indonesia seperti ketersediaan pos pemantau, kapal patroli, serta drone untuk pengintaian. Mereka juga harus terus-menerus ditingkatkan modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista dan penguatan industri strategis di bidang maritim dalam menyokong kebutuhan pertahanan merupakan persoalan mendesak yang harus segera dibenahi. Apabila kedua strategi besar tersebut dapat dijalankan, niscaya Indonesia tidak hanya sekedar menjadi negara maritim yang sifatnya taken for granted, tapi juga negara yang berkapasitas maritim maritime power state.Dr. H. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI ega/ega
Jakarta PONTAS.ID - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaidmengatakan, potensi maritim Indonesia sangat luar biasa besar. Dengan luas lautan yang lebih besar dari daratan, hampir 64 persen kekayaan alam Indonesia ada di perairan dan laut, itu menjadi berkah tersendiri buat bangsa Indonesia. Jika, semua itu dikelola dengan maksimal akan sangat berdampak baik buat kesejahteraan rakyat Indonesia.
Mengenai dunia kemaritiman di Indonesia, berikut adalah sejarah singkatnyaPada kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945 wilayah Indonesia hanya berupa wilayah Hindia Belanda yang ditambahkan dengan Timor, Papua, Malaka, Borneo Utara, dan juga kepulauan di sekelilingnya yang sesuai dengan perjanjian BPUPKI 11 Juli 1945. Selain itu, wilayah laut Indonesia ini hanya selebar 3 mil dari garis pantai sehingga kapal yang berasal dari negara lain bisa secara bebas melintasi laut yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia khawatir akan adanya ancaman terhadap kedaulatan wilayah dari Indonesia karena mudahnya kapal asing untuk dari itu, dibuatlah Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa setiap laut yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia juga termasuk dalam wilayah Indonesia sehingga kapal asing tidak bisa sembarangan masuk. Hal ini tentu tidak disetujui oleh negara-negara yang sering melintasi laut tersebut, seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Inggris, dll. Namun, ada juga beberapa negara seperti Filipina, Yugoslavia, dan Ekuador yang menyetujui pernyataan pada tahun 1982 permintaan pada Deklarasi Juanda disetujui pada konvensi hukum laut PBB. Melalui hal ini, luas dari wilayah laut Indonesia yang tadinya hanya seluas 1 juta km² menjadi 5,8 juta km². Melalui konvensi ini, PBB juga menetapkan bahwa Indonesia adalah negara adalah negara yang sangat luas dan juga diapit oleh dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Hal ini tentu membuat Indonesia memiliki potensi dalam bidang kemaritiman yang sangat luar biasa karena luasnya wilayah laut yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan United Nations Conventions on the Law of the Sea UNCLOS yang terjadi pada 1982, PBB juga mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagai negara maritim lebih lanjutMateri tentang potensi ekonomi kelautan di tentang pengertian ekonomi tentang pengertian dari negara jawabanKelas 8Mapel IPSBab 1 - Keunggulan Lokasi dan Kehidupan Masyarakat IndonesiaKode
Dua hal di atas yang kemudian secara integratif penting untuk dikelola sebagai domain Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia," ujar Endah. Kontribusi sektor kelautan dan kemaritiman pada saat baru sekitar 11,8 persen dari total PDB, dan ditargetkan akan meningkat menjadi 20 persen pada 2020.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari belasan ribu pulau bisa juga disebut sebagai negara kepulauan atau Archipelagic State. Kata Archipelago sering diartikan sebagai “Kepulauan” yang sebenarnya ada perbedaan pengertian secara fundamental antara kepulauan dan archipelago. Kata kepulauan sendiri berarti kumpulan pulau-pulau, sedangkan istilah Archipelago berasal dari bahasa latin, yaitu Archipelagus yang terdiri dari dua kata yaitu Archi yang berarti laut dan pelagus yang berarti utama sehingga arti sesungguhnya adalah Laut Utama. Sebagai negara bahari Indonesia tidak hanya memiliki satu laut utama, namun tiga yang dimana pada abad XIV dan XV merupakan zona komersial di Asia Tenggara yaitu Laut Banda, Laut Jawa dan Laut Flores[1],dimana ketiganya merupakan zona perairan paling menjanjikan. Sejak Zaman Awal Kerajaan di Indonesia, kehidupan kelautan di Indonesia sudah sangan fundamental. Karena daerah Indonesia yang merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan lautan untuk mengakses daerah antar daerah. Armada laut yang dimiliki oleh Kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak pun tak bisa dipandang sebelah mata, sebagai kerajaan maritim, mereka sangat berperan dalam perdagangan yang mencakup daerah Indonesia, bahkan mancanegara dan sangat disegani yang tertera dalam catatan para pedagang dan utusan dari China ataupun dari Arab. Sejarah maritim memiliki korelasi yang relatif banyak dengan sejarah nusantara. Sebab wilayah nusantara berkembang dari sektor kemaritiman. Mayoritas kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim menunjukkan bahwa kehidupan leluhur kita amat tergantung pada sektor bahari. Baik dalam hal pelayaran antar pulau, pemanfaatan sumber daya alam laut, hingga perdagangan melalui jalur laut dengan pedagang dari daerah lain maupun pedagang dari maca negara. Peran Perairan Indonesia Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang menghubungkan dua benua yaitu Asia dan Australia. Laut Banda, Jawa dan Flores pada abad XIV dan XV merupakan zona komersial di Asia Tenggara. Kawasan Laut Jawa sendiri terbentuk karena perdagangan rempah-rempah, kayu gaharu, beras, dan sebagainya antara barat dan timur yang melibatkan Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa tenggara.[2] Oleh Karena itu kawasan Laut Jawa terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat. Menurut Houben, Laut Jawa bukan hanya sebagai laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi Asia Tenggara.[3] Peranan kawasan Laut Jawa dan jaringan Laut Jawa masih bisa dilihat sampai saat ini.[4] Jadi bisa dikatakan bahwa Laut Jawa merupakan Mediterranean Sea bagi Indonesia, bahkan bagi Asia Tenggara. Sebagai “Laut Tengah”-nya Indonesia dan bahkan Asia Tenggara, Laut Jawa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai komunitas yang berada disekitarnya baik dalam kegiatan budaya, politik, maupun ekonomi. Dengan dekimian Laut Jawa tentu memiliki fungsi yang mengintegrasikan berbagai elemen kehidupan masyarakat yang melingkunginya. Dalam konteks itu bisa dipahami jika sejak awal abad masehi bangsa Indonesia sudah terlibat secara aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional antara dunia Barat Eropa dengan dinia Timur Cina yang melewati selat Malaka. Dalam hal ini bangsa Indonesia bukan menjadi objekaktivitas perdagangan itu, tetapi telah mampu menjadi subjek yang menentukan. Suatu hal yang bukan kebetulan jika berbagai daerah di Nusantara memproduksi berbagai komoditi dagang yang khas agar bisa ambil bagian aktif dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan itu. Bahkan pada jaman kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit Selat Malaka sebagai pintu gerbang pelayaran dan perdagangan dunia dapat dikuasai oleh bangsa Indonesia.[5]Pada jaman kerajaan Islam, jalur perdagangan antar pulau di Indonesia antara Sumatera-Jawa, Jawa-Kalimantan, Jawa-Maluku, Jawa-Sulawesi,Sulawesi-Maluku, Sulawesi-Nusa Tenggara dan sebagainya menjadi bagian yang inheren dalam konteks perdagangan internasional. Bahkan Indonesia sempat menjadi tujuan utama perdagangan internasional, bukan negeri ini lebih berkembang ketika orang Eropa mulai datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Indonesia mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang dari penjuru dunia. Sebagai konsekuensi logis, jalur perdagangan dunia menuju Indonesia berubah Route tradisional melalui selat Malaka menjadi route alternatif karena ada route baru yaitu dengan mengelilingi benua Afrika,kemudian menyeberangi Samudera Hindia, langsung menuju Indonesia. BangsaSpanyol juga berusaha mencapai Indonesia dengan menyeberangi Atlantik dan Pasifik.[6]Dari sekian banyak route pelayaran dan perdagangan di perairan Nusantara, route pelayaran dan perdagangan yang melintasi Laut Jawa merupakan route yang paling ramai. Ini mudah dipahami karena Laut Jawa beradadi tengah kepulauan Indonesia. Laut Jawa hanya memiliki ombak yang relatif kecil dibandingkan dengan laut lain yang ada di Indonesia dan sekitarnya, sebutsaja Laut Cina Selatan, Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Laut Arafuru, LautBanda, dan sebagainya. Dengan demikian Laut Jawa sangat cocok untukpelayaran dan perdagangan. Laut Jawa juga memiliki kedudukan yang strategis dalam jalur lalu-lintas perdagangan dunia yang ramai antaram Malaka – Jawa -Maluku. Dalam konteks itu Laut Jawa berfungsi sebagai jembatan penghubung pusat dagang di sepanjang pantai yang berkembang karena pelayaran dan perdagangan melalui Laut Jawa. Kota perdagangan yang berkembang antara lain Banten, Batavia, Cirebon,Semarang, Demak, Rembang, Tuban, Pasuruan, Gresik, Surabaya, Probolinggo, Panarukan, Pamekasan, Buleleng, Lampung, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Sampit, Sambas, Makasar, Sumba, Kupang, Larantuka, dan sebagainya. Pelayaran dan perdagangan Laut Jawa juga mencakup kota di kawasan lain seperti Belawan Deli, Tanjung Pinang Riau, Malaka, Singapura, Ternate,Ambon, dan kawasan Indonesia Timur lainnya. Singkat kata, dalam sejarah Indonesia, pelayaran dan perdagangan Laut Jawa mencakup pelayaran dan perdagangan di seluruh Nusantara. Ini berarti Laut Jawa merupakan inti atau core dari aktivitas pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Jadi, berbicara tentang pelayaran dan perdagangan di Nusantara, berarti bicara tentang peranan yang dimainkan oleh laut konteks ini Laut Jawa berperan sebagai jembatan dan katalisator jaringan pelayaran dan perdagangan di seluruh Nusantara, jangkauannya mencakup pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusatenggara, bahkan kepulauan Maluku, Irian dan pulau kecil lainnya. bersambung..[1] Lapian, “Sejarah Nusantara Sejarah Bahari”,pidato pengukuhan disampaikan padaPidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas IndonesiaJakarta 1991. [2] Hall, Maritime Trade and State Development in Early Southeast AsiaHonolulu,Hawaii University of Hawaii Press, 1985. Hlm. 20-25. [3] Houben, Maier and W. van der Molen, Looking in Odd Mirrors The JavaSeaLeiden Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Asië en Oceanië Leiden Universiteit,1992, viii. Kajian Asia Tenggara sebagi suatu entitas bisa dilihat padaA. Reid,Southeast Asia in theAge of Commerce 1450-1680. Vol. I The Lands below the windsNew Haven 1988;Vol. II Expansion andCrisisNew Haven 1993. [4]Hans-Dieter Evers, “Traditional trading networks of Southeast Asia”, dalamArchipel351988. Karya yang sama bisa juga dilihat pada Hans-Dieter Evers, “Traditional tradingnetworks of Southeast Asia” [Working Paper No. 67]Bieleveld University of Bielevel, 1985.Hlm. 5-6. [5]Lihat misalnya H. Blink, “De Pacific in haar economisch-geographische opkomst entegenwoordige beteekenis”, inTijdschrijt voor Economische Geography,13 Oktober 1922. hlm. 325-330. [6]Lihat D. MacIntyre, Sea Power in the Pacific A History from the Sixteenth Century to the Present DayLondon Baker, 1972. hlm. 1-48. Lihat Humaniora Selengkapnya
. 6bwck65672.pages.dev/7556bwck65672.pages.dev/8616bwck65672.pages.dev/6636bwck65672.pages.dev/3116bwck65672.pages.dev/1276bwck65672.pages.dev/2556bwck65672.pages.dev/4256bwck65672.pages.dev/3956bwck65672.pages.dev/9216bwck65672.pages.dev/9686bwck65672.pages.dev/7216bwck65672.pages.dev/8636bwck65672.pages.dev/2886bwck65672.pages.dev/2266bwck65672.pages.dev/31
kemaritiman indonesia mulai dikelola secara internasional sejak zaman
